Penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional dan illegal fishing. Kehadiran penegak hukum di perairan laut dapat memberikan perlindungan bagi sumber daya laut yang sangat berharga dan juga mencegah terjadinya kerugian ekonomi akibat tindakan illegal fishing.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum di laut harus dilakukan secara ketat dan tegas untuk menekan angka kejahatan transnasional dan illegal fishing. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di laut guna melindungi sumber daya kelautan yang ada,” ujarnya.
Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang seringkali terjadi di perairan laut. Oleh karena itu, penegakan hukum di laut harus dilakukan secara intensif dan terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Achmad Taufik, penegakan hukum di laut juga harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di perairan laut. “Kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut dengan melaporkan kegiatan illegal fishing atau kejahatan transnasional lainnya,” ujarnya.
Dengan adanya upaya penegakan hukum di laut yang intensif dan terkoordinasi, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional dan illegal fishing yang merugikan bagi sumber daya laut dan perekonomian negara. Upaya ini juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan.
Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran dalam mendukung upaya penegakan hukum di laut. Melaporkan aktivitas mencurigakan di perairan laut dan tidak membeli hasil tangkapan illegal fishing adalah bentuk kontribusi kita dalam melindungi sumber daya laut yang ada. Mari bersama-sama mendukung penegakan hukum di laut untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional dan illegal fishing.