Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum maritim di Indonesia. Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keamanan di perairan Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepolisian.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum maritim merupakan hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Beliau menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam penegakan hukum maritim. “Kerja sama antara Bakamla, TNI AL, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia,” kata Aan Kurnia.
Dalam upaya penegakan hukum maritim, Bakamla sering melakukan patroli laut untuk mengawasi perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, penangkapan liar, dan penyelundupan barang. Menurut data Bakamla, sepanjang tahun 2021, telah terjadi peningkatan kasus pelanggaran hukum maritim di Indonesia. Oleh karena itu, peran Bakamla menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan di laut Indonesia.
Menurut pakar hukum maritim, Dr. Hikmahanto Juwana, penegakan hukum maritim di Indonesia masih perlu ditingkatkan. “Masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum maritim di Indonesia seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal,” ujar Hikmahanto. Beliau menambahkan bahwa perlu adanya sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum maritim agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
Dengan adanya Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat semakin efektif. Kerja sama antarinstansi dan peningkatan kapasitas SDM Bakamla diharapkan dapat mengurangi kasus pelanggaran hukum maritim di Indonesia. Sebagai negara maritim, penegakan hukum maritim yang baik sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.