Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara kita. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km2, penegakan hukum di laut menjadi tantangan yang besar bagi aparat penegak hukum.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, “Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia memerlukan kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, KKP, dan instansi lainnya.” Kerjasama lintas sektoral ini sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum di laut berjalan dengan baik.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut adalah dengan meningkatkan jumlah kapal patroli dan personel yang bertugas di wilayah perairan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Kekurangan kapal patroli dan personel yang bertugas di laut menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.”
Selain itu, penguatan kerjasama regional juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, “Kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum di laut sangat diperlukan untuk memberantas berbagai kejahatan seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia.”
Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di laut, peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat sebagai mata dan telinga aparat penegak hukum dapat memberikan informasi yang berharga untuk membantu penegakan hukum di laut Indonesia.
Dengan adanya upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia, diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Sehingga kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik dan sumber daya laut kita dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.