Tantangan dan strategi penegakan hukum di perairan Indonesia merupakan isu yang terus muncul dalam upaya perlindungan sumber daya laut negara ini. Dengan jumlah pulau yang banyak dan luasnya wilayah perairan, penegakan hukum di laut Indonesia menjadi sebuah tantangan yang kompleks.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah masalah koordinasi antara lembaga terkait. “Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta lembaga lainnya sangat penting dalam penegakan hukum di laut Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, strategi penegakan hukum yang efektif juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, penguatan kapasitas petugas penegak hukum, penggunaan teknologi canggih, dan peningkatan kerjasama internasional merupakan strategi yang harus ditingkatkan.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Profesor Hukum Kelautan Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa penegakan hukum di perairan Indonesia memang masih memiliki kelemahan. “Ketidakmampuan aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama yang harus diatasi,” katanya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam melindungi sumber daya laut Indonesia. Dengan adanya kesadaran bersama akan pentingnya menjaga laut Indonesia, diharapkan penegakan hukum di perairan Indonesia dapat semakin efektif dan berhasil.