Konflik laut di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan peran pemerintah yang aktif dalam menyelesaikannya. Menurut Ahli Kelautan, Dr. Andi Rusandi, “Peran pemerintah sangat penting dalam mengelola konflik laut yang terjadi di Indonesia, mengingat wilayah laut Indonesia yang luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah.”
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dan menyelesaikan konflik yang muncul di wilayah perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemerintah harus dapat bertindak tegas dalam menangani konflik laut, baik yang melibatkan nelayan lokal maupun kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.”
Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik laut di Indonesia juga melibatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kementerian Luar Negeri. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Kelautan dan Perikanan Indonesia (LPKPI), Dr. Rokhmin Dahuri, “Koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi konflik laut yang terjadi di Indonesia.”
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan diplomasi laut dengan negara-negara tetangga untuk mencegah konflik laut yang lebih besar terjadi. Menurut Direktur Eksekutif The Habibie Center, Dr. Dinna Wisnu, “Diplomasi laut merupakan cara efektif untuk mengatasi konflik laut di Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia.”
Dengan peran pemerintah yang aktif dan sinergi antarinstansi terkait, diharapkan konflik laut di Indonesia dapat diminimalisir dan sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.