Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim negara. Pelanggaran batas laut seringkali terjadi dan dapat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut perlu ditingkatkan. “Kita harus meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia untuk mencegah aksi pelanggaran yang merugikan negara kita,” ujarnya.
Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi adalah penangkapan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut perlu diperkuat agar Indonesia tidak dirugikan oleh praktik ilegal tersebut.
Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga turut berperan penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya kerjasama antarinstansi dalam upaya penegakan hukum. “Kita harus bersinergi untuk mengatasi pelanggaran batas laut demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam melaporkan adanya pelanggaran batas laut. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perairan Indonesia dapat membantu pemerintah dalam menindak pelaku pelanggaran. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan keamanan dan kedaulatan lautnya tetap terjaga.
Dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia yang terus ditingkatkan, diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal dan merugikan negara. Semua pihak, baik pemerintah, instansi terkait, maupun masyarakat, perlu bersatu demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia.