Peran Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya laut, Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi lautnya dari aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Tarmizi, “Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum laut di wilayah ini. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI AL dan Polair, untuk melakukan patroli laut guna menindak pelanggaran yang terjadi di perairan Aceh.”
Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah menguatkan peran Satuan Tugas Pengamanan Laut (Satkamla) dalam melakukan patroli laut. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum laut yang merugikan ekosistem laut di wilayah Aceh.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Zulkifli, “Peran Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum laut harus terus ditingkatkan. Dengan sumber daya laut yang semakin terancam, langkah-langkah tegas harus segera diambil untuk melindungi keberlangsungan ekosistem laut di Aceh.”
Selain itu, kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sangat penting dalam meningkatkan penegakan hukum laut di wilayah ini. Dengan sinergi yang baik, diharapkan upaya untuk melindungi laut di Aceh dapat lebih efektif dan berhasil.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum laut sangat penting dan harus terus ditingkatkan. Dengan langkah-langkah tegas dan kerjasama yang baik, diharapkan laut di Aceh dapat terus terjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.